"Dengan konflik bersenjata yang melibatkan militer Myanmar dan Tentara Arakan di Rakhine State di tengah pandemi menempatkan warga sipil dari situasi kritis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar tetap selamat," kata Penasihat Hukum Human Right Watch, Linda Lakhdir, dikutip dari CNN, Rabu (24/6/2020).
Sejumlah kasus Covid-19 telah ditemukan di Kota Maungdaw dan Buthingdaung di utara Rakhine State, tempat lebih dari 100.000 Muslim Rohingya tinggal di kamp-kamp yang padat. Mereka merupakan para pengungsi yang melarikan diri dari operasi pembersihan yang dilancarkan oleh Militer Myanmar terhadap geriliyawan Rohingnya pada 2018.
Saat Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, Pemerintah Myanmar meluncurkan kampanye informasi "No Person Left Behind" tentang pencegahan penyakit, termasuk imbauan jaga jarak fisik.
Namun, anggota parlemen Htoot May yang mewakili Liga Nasional Arakan untuk Demokrasi di Majelis Tinggi Parlemen Uni Myanmar, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di utara Rakhine State dan negara bagian Chin tidak menerima informasi kesehatan yang diklaim sudah diedarkan melalui Facebook, situs web, bahkan melalaui apilikasi pengiriman pesan.
"Saat saya bertanya kepada orang-orang di daerah pemilihan saya, apakah mereka mengetahui Covid-19? Saya harus menjelaskan pandemi global kepada mereka dari awal," kata Htoot May.