Salah satu faktor utama yang disoroti adalah perpecahan politik yang semakin tajam, terutama menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan koalisinya menghadapi pertarungan politik yang sangat terfragmentasi. Reuters melaporkan Netanyahu berupaya menyatukan faksi-faksi sayap kanan menjelang pemilu, sementara dukungan terhadap pemerintah menghadapi tekanan akibat ketidakpuasan publik atas perang dan persoalan keamanan.
Situasi tersebut diperburuk oleh perselisihan mengenai kebijakan wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi.
Krisis Wajib Militer Jadi Bom Waktu
Persoalan wajib militer menjadi salah satu titik paling sensitif dalam masyarakat Israel.
Militer Israel sangat bergantung pada pasukan cadangan setelah perang berkepanjangan di Gaza dan konflik dengan kelompok-kelompok bersenjata di kawasan. Di sisi lain, pengecualian atau perlakuan khusus bagi sebagian besar pria ultra-Ortodoks memicu kemarahan kelompok masyarakat yang merasa beban perang tidak dibagi secara adil.