Aturan ini memicu kekhawatiran dan kecurigaan dari oposisi yakni sebagai upaya pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik sebelum pemilu.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjadi sasaran kritik dari lawan politik serta media massa terkait dugaan penyalahgunaan dana di lembaga pendanaan 1MDB. Najib dan organisasi itu membantah tuduhan tersebut.
"Senjata ampuh bagi pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat di negara ini. Ini waktunya pemilu dan untuk membungkam diskusi seputar 1MDB," kata anggota parlemen dari kubu oposisi, Charles Santiago, dikutip dari AFP.
Sementara itu, anggota kabinet Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan, RUU ini dibuat bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat. "Ini juga bukan untuk melarang kritik," ujarnya.
Namun jalan bagi RUU ini untuk bisa lolos masih cukup panjang dan berliku. RUU ini harus mendapat persetujuan dari mayoritas anggota majelis rendah yang totalnya mencapai 222 kursi, demikian juga majelis tinggi.