“Jika sebuah perusahaan menolak untuk memindahkan markas mereka ke Arab Saudi, itu benar-benar hak mereka dan mereka akan terus memiliki kebebasan untuk bekerja dengan sektor swasta di Arab Saudi. Tapi selama itu terkait dengan kontrak pemerintah, mereka harus punya markas regional di sini,” kata al-Jadaan kepada Reuters, melalui telepon.
Dia menuturkan, beberapa sektor akan dibebaskan dari keputusan tersebut. Regulasi yang menjabarkan kebijakan itu secara perinci akan diterbitkan sebelum akhir 2021.
“Arab Saudi memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan (Jazirah Arab) ini. Sementara pangsa kantor pusat regional kita tidak seberapa, saat ini kurang dari 5 persen,” ucap Jadaan.