Pada Sabtu (30/9/2023) lalu, DPR AS mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran jangka pendek untuk menjaga pemerintahan AS tetap terbuka selama 45 hari. RUU itu kemudian disetujui oleh Senat AS dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden. Dengan demikian, pemerintahan AS terhindar dari shut down alias penutupan.
Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan bantuan kepada Ukraina. Biden kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa Washington DC tidak akan meninggalkan dukungannya terhadap Kiev. Dia pun mengaku sedang menunggu RUU bantuan terpisah untuk Ukraina dari Kongres AS dan Ketua DPR Kevin McCarthy.
Shut down atau penutupan pemerintahan memiliki dampak signifikan bagi AS. Sebab, dengan begitu sebagian besar dari 4 juta pegawai pemerintah federal AS tidak akan dibayar, baik mereka bekerja atau tidak. Selain itu, berbagai layanan federal ditutup, mulai dari Taman Nasional hingga regulator keuangan.