Amerika Serikat (AS) menangguhkan penjualan 26.000 pucuk senapan serbu ke Filipina sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pada Februari 2018, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) membuka penyelidikan awal terhadap lebih dari 12.000 kasus kematian yang terjadi selama perang Duterte terhadap kejahatan Narkoba. Sebulah kemudian Duterte mengatakan akan menarik Filipina dari keanggotaan ICC. Filipina resmi menarik dari ICC pada Maret 2019.
Kemudian pada September 2021, ICC mengizinkan penyelidikan penuh terhadap tindakan Duterte, namun penyelidikan ditangguhkan sampai 2 bulan karena otoritas Filipina juga melakukan penyelidikan yang sama.
Di tengah berbagai serangan mengenai kebijakan kerasnya, Duterte tetap populer di kalangan masyarakat Filipina. Dalam pemilu Mei 2019, dia memenangkan dukungan dari DPR untuk melanjutkan agenda pemerintahan.
Duterte mempertahankan cengkeraman di DPR, dan mengambil alih Senat, menghapus satu-satunya hambatan efektif bagi pemerintahannya.