JAKARTA, iNews.id - Profil Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina yang ditangkap atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, menarik diketahui. Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025) setelah turun dari pesawat di bandara Manila.
Penangkapannya oleh Interpol dilakukan atas perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Duterte lahir di Maasin, Filipina, pada 28 Maret 1945. Dia lahir dari ayah yang juga politikus. Dia menjabat presiden pada 2016 hingga 2022 (Di Filipina periode jabatan presiden 6 tahun).
Sebelum itu, Duterte menjabat wali kota Davao, melanjutkan tradisi keluarga menjadi pejabat daerah.
Ayah Duterte pernah menjabat Gubernur Davao, sementara ibunya seorang aktivis masyarakat yang punya peran penting dalam gerakan "kekuatan rakyat" menggulingkan presiden otoriter Ferdinand Marcos, ayah dari presiden saat ini Ferdinand Marcos Jr.
Duterte memperoleh gelar ilmu politik dari Lyceum of the Philippines University di Manila 1968. Dia lalu melanjutkan studinya di bidang hukum di San Beda College dan lulus pada 1972.
Dia bergabung dengan Kejaksaan Kota Davao pada 1977 sampai diangkat menjadi wakil wali kota kota pada 1986. Dua tahun kemudian dia terpilih sebagai wali kota hingga terpilih kembali untuk jabatan yang sama dua kali.
Karena larangan menjabat secara berturut-turut, dia tak bisa maju kembali dalam pemilu pada 1998. Setelah itu, Duterte mulai berkarier di Manila dengan maju dalam pemilihan anggota DPR dari Davao.
Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai anggota DPR pada 2001, dia kembali ke Kota Davao dan sekali lagi terpilih sebagai wali kota.
Karena pembatasan masa jabatan kembali yang berlaku pada 2010, dia terpilih sebagai wakil wali kota, sementara putrinya, Sara Duterte, menjabat sebagai wali kota. Pada 2013, Duterte kembali menjadi wali kota, kali ini berpasangan dengan putranya, Paolo 'Pulong' yang menjadi wakil wali kota.
Duterte kemudian memenangkan Pilpres Filipina 2016. Pada 30 Juni 2016, dia dilantik sebagai presiden. Sejak itu, dia langsung mencanangkan perang terhadap kejahatan narkoba.
Selama 6 bulan pertama masa jabatannya, lebih dari 6.000 orang tewas dalam perang melawan para pelaku kejahatan narkoba. Sebagian kecil dari dari para korban merupakan hasil operasi polisi. Namun sebagian besar dibunuh di luar proses hukum.
Pada masa itu, rumah duka di Metro Manila sampai kewalahan karena banyaknya korban. Ratusan jenazah tidak dikenal atau tidak ada yang mengklaim dikubur dalam pemakaman massal.
Pemerintahan negara-negara Barat pun mengungkapkan keprihatinan atas maraknya aksi main hakim sendiri, namun Duterte tak menggubrisnya.
Dia menilai negara Barat menerapkan standar ganda kepada Filipina. Sejak itu pula hubungan Filipina dengan negara Barat merenggang, sebaliknya berusaha memperkuat hubungan dengan Rusia dan China.
Amerika Serikat (AS) menangguhkan penjualan 26.000 pucuk senapan serbu ke Filipina sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).