Aturan keras itu berlaku untuk pembelian senjata baru, namun juga secara efektif membuat senjata yang sudah dimiliki warga Selandia Baru menjadi ilegal.
Dalam 20 jam pertama setelah pelarangan diberlakukan, hampir 500 orang menelepon hotline khusus yang dibentuk oleh polisi agar orang-orang menyerahkan senjata mereka. Senjata itu akan diganti dengan uang, seperti yang diatur dalam undang-undang baru itu.
Asisten Komisaris Polisi Tusha Penny mengatakan, lebih dari 1.000 orang memberi tahu polisi secara online bahwa mereka ingin menyerahkan senjata mereka.
Namun, di saat reformasi senjata mendapat dukungan luas dari partai-partai politik berkuasa dan oposisi, beberapa menyatakan ketidakpuasan mereka dengan mengajukan formulir 'palsu.'
"Di saat orang-orang ini mungkin tidak memiliki pekerjaan produktif untuk dilakukan, polisi tidak," katanya.