Dia menilai wajar jika orang-orang beranggapan bahwa penangkapan Duterte terkait dengan konflik politik dengan dirinya. Namun putra dari diktator Ferdinand Marcos itu menegaskan hanya ingin mematuhi Interpol.
Marcos juga menegaskan pemerintah tidak bekerja sama dengan ICC terkait kasus Duterte, melainkan Interpol. Pasalnya Filipina bukan lagi anggota ICC sejak 2019.
“Mereka meminta banyak dokumen, tapi kami tidak memberikan apa pun. Namun, kami tidak bisa menolak Interpol ketika mereka meminta bantuan kami untuk menangkap orang ini,” katanya.
Sebelum penangkapan, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan, Interpol Filipina telah menerima salinan resmi surat perintah penangkapan terhadap Duterte dari ICC.
Perang terhadap kejahatan narkoba yang ditabuh Duterte telah merenggut sedikitnya 6.000 orang selama dia berkuasa dari 2016 hingga 2022. Namun, lembaga hak asasi manusia (HAM) dan ICC memperkirakan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi, yakni antara 12.000 hingga 30.000 untuk 3 tahun saja yakni dari 2016 hingga 2019. Sebagian korban dieksekusi tanpa proses pengadilan.