“Dengan membiarkan (wabah) Covid-19 lepas kendali, junta militer mengecewakan rakyat Burma serta wilayah dan dunia yang lebih luas—karena dapat terancam oleh varian baru yang dipicu oleh penyebaran penyakit yang tidak terkendali di tempat-tempat seperti Myanmar ini,” kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson.
“Masalahnya adalah junta lebih peduli untuk mempertahankan kekuasaan daripada menghentikan pandemi ini,” ucapnya.
Myanmar menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara. Negeri itu berada dalam posisi rentan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari lalu.
Sebelum kudeta, Myanmar berhasil melewati lonjakan infeksi Covid tahun lalu. Pemerintahan Aung San Suu Kyi mengatasi pandemi dengan sangat membatasi perjalanan warga dan menutup Kota Yangon.
Suu Kyi juga mengamankan pasokan vaksin corona dari India dan China. Sayangnya, pemerintahannya digulingkan kurang dari seminggu setelah program vaksinasi pertama diluncurkan.
Ketika gerakan protes sipil tumbuh berkembang di negara itu pascapenggulingan Suu Kyi, aktivitas di berbagai rumah sakit umum menjadi lumpuh atau ditutup lantaran dokter dan pegawai lainnya menolak untuk bekerja di bawah pemerintahan junta militer.
Kini, beberapa petugas medis telah kembali bekerja ke rumah sakit umum. Akan tetapi, dokter di Mawlamyine yang diwawancarai oleh AP mengatakan, pilihan itu masih terlalu berbahaya. Apalagi, dia juga termasuk dokter yang mendukung gerakan protes sipil di negaranya.
“Saya bisa ditangkap oleh junta kapan saja jika saya kembali ke rumah sakit,” tuturnya.