Isu ekonomi dan sosial di Gaza menjadi penyebab besar banyaknya pengungsi Arab-Palestina yang hidup dalam kemiskinan di kawasan kumuh. Pemerintah Mesir saat itu sampai tidak mengakui wilayah tersebut dan tidak mengizinkan penduduk sana sebagai warga negara Mesir maupun bermigrasi ke negara-negara Arab lainnya.
Juni 1967, sempat terjadi perang selama 6 hari di mana jalur Gaza berhasil direbut Israel yang menduduki wilayah itu selama 20 tahun lamanya. Pada 1987, kembali terjadi perseteruan antara warga Palestina di Gaza dengan pasukan Israel yang lagi-lagi memperebutkan wilayah Gaza. Tujuh tahun kemudian, Israel menandatangani Perjanjian Oslo yang mengalihkan otoritas pemerintahan di Gaza kepada Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Akhir 2000, kegagalan penerapan Perjanjian Oslo diikuti dengan pecahnya perseteruan hebat yang dimulai Israel. Tiga tahun kemudian, perdana menteri Israel mengumumkan penarikan tentara dan penduduk Israel dari jalur Gaza. Perpindahan tersebut selesai pada 2005. Jalur Gaza kembali dialihkan kepada Otoritas Palestina, meskipun Israel masih aktif berpatroli di perbatasan itu.
Pada 2006, Palestina menggelar pemilu. Hamas menjadi pemenang dengan perolehan suara 44,45 persen. Sementara pesaingnya, Fatah meraih 41,43 persen suara. Perpecahan antara kedua kelompok politik ini tak terelakkan, sehingga Hamas menguasai dan mendirikan pemerintahan di Jalur Gaza, sedangkan Fatah memerintah dari Tepi Barat.
Setelah Hamas mengambil alih Jalur Gaza dan membangun kabinet darurat pada 2007, wilayah tersebut menjadi tempat yang penuh kekerasan antarkelompok yang bersaing meskipun pemimpin Fatah, Mahmoud Abbas, saat itu berhasil membuat Hamas melepaskan posisinya di jalur Gaza, wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Hamas. Pada tahun yang sama, Israel menyatakan kegelisahannya terhadap Hamas yang mengambil alih jalur Gaza.