Pengadilan Korsel menyita aset perusahaan Jepang sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus kerja paksa selama penjajahan 1910-1945.
Meski demikian Perdana Menteri Shinzo Abe menepis bahwa pembatasan ekspor itu merupakan pembalasan atas serangkaian gejolak.
Data Badan Pariwisata Jepang mengungkap, pendapatan negara dari warga Korsel menyumbang 13 persen dari total uang yang dikeluarkan turis asing di negara itu selama 2018 atau sebesar 584,2 miliar yen.
Mereka juga mengedarkan daftar produk "alternatif Korea" untuk menggantikan barang-barang Jepang.