WASHINGTON, iNews.id - Sidang pemakzulan Donald Trump di Senat digelar perdana, Selasa (9/2/2021). Senat dalam waktu sekitar sepekan akan memutuskan apakah akan menerima pemakzulan sebagaimana diusulkan politisi Partai Demokrat atau tidak.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui pemakzulan kedua Donald Trump pada 13 Januari lalu atas tuduhan menghasut pemberontakan terkait penyerbuan yang dilakukan para pendukungnya ke Gedung Capitol pada 6 Januari untuk menghentikan sidang pengesahan kemenangan Joe Biden dalam pilpres AS.
Upaya Demokrat untuk memakzulkan Trump akan sulit terwujud karena dengan komposisi pembagian kursi di Senat saat ini, mereka harus mendapat 17 suara tambahan dari politisi Republik. Sementara para senator Republik cenderung kompak menolak pemakzulan.
Pemakzulan seorang presiden AS akan diterima jika mendapat persetujuan dari dua per tiga anggota Senat, sementara komposisi kursi antara Demokrat dan Republik 50-50.
Tim pengacara menegaskan sidang pemakzulan tidak boleh digelar karena Trump sudah tidak menjadi presiden. Selain itu mereka berpendapat Trump tidak menghasut pemberontakan karena hanya mengatakan kepada para pendukungnya agar berjuang mati-matian untuk membatalkan kekalahan.
Namun para pengamat hukum menilai, sidang pemakzukan masih bisa dilakukan, salah satunya ada konsekuensi hukum yang mengikutinya, yakni larangan bagi yang bersangkutan untuk menduduki jabatan pemerintahan berikutnya. Ini berarti jika pemakzulan diterima Trump tak bisa mengikuti Pilpres AS 2024.