KOTA KINABALU, iNews.id - Isu seputar peralihan jabatan perdana menteri Malaysia dari Mahathir Mohamad kepada Anwar Ibrahim kembali mengemuka beberapa hari terakhir. Hal ini menyusul desakan dari oposisi Malaysia kepada Mahathir agar dia memimpin sampai akhir masa jabatan, yakni 2022.
Padahal, sesuai perjanjian di internal koalisi Pakatan Harapan sebelum pemilu pada Mei tahun lalu, Mahathir akan menyerahkan jabatannya kepada Anwar yang saat itu masih berstatus narapidana, setelah beberapa tahun menjabat.
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu mengaku tak mempermasalahkan soal waktu peralihan kekuasaan karena pemerintahan Mahathir harus diberi ruang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan negara.
Anggota parlemen dari Port Dickson itu juga menyebut banyak orang di sekelilingnya yang berkhianat soal peralihan kekuasaan ini. Mahathir sudah berjanji menyerahkan jabatan kepada Anwat sebelum pemilu ke-15 yang berlangsung pada 2022.
Lebih lanjut Anwar menyebut dirinya muak membahas masalah ini terus menerus. Menurut dia, ada jal yang lebih penting bagi Malaysia yakni pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.