KOLOMBO, iNews.id – Pemerintah Sri Lanka bakal melarang pemakaian burka atau cadar, serta menutup lebih dari 1.000 sekolah Islam (madrasah). Kebijakan tersebut menjadi langkah keras terbaru pemerintah yang berdampak terhadap penduduk minoritas Muslim di negara itu.
Secara terpisah, Pemerintah Sri Lanka pada Sabtu (13/2/2021) juga mengumumkan pemberlakuan Undang-Undang Antiteror yang kontroversial untuk menangani “ekstremisme” agama. Dengan berlakunya UU itu, aparat di negara itu bakal memiliki kewenangan besar untuk menahan tersangka hingga selama dua tahun untuk program “deradikalisasi”.
Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Sarath Weerasekera mengatakan, pada Jumat (12/2/2021) lalu, dia telah menandatangani dokumen yang berisi persetujuan kabinet untuk larangan burka. Dia berdalih, larangan itu diterapkan untuk alasan “keamanan nasional”.
Burka atau cadar adalah pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh dan wajah yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslimah.
“Di masa-masa awal kami, perempuan dan gadis Muslimah tidak pernah mengenakan burka. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya,” ujar Weerasekera, dikutip Reuters, akhir pekan ini.
Meski dia sudah menandatangani dokumen tentang larangan burka, surat-surat itu masih harus disetujui oleh kabinet dan Parlemen Sri Lanka. Di legislatif Sri Lanka, pendukung pemerintah menguasai dua pertiga mayoritas kursi yang ada.
Weerasekera juga mengatakan, pemerintah berencana menutup lebih dari 1.000 sekolah Islam atau madrasah yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.
“Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak,” katanya.