Syekh Ahmad pertama kali ditunjuk sebagai PM pada Juli 2022 setelah beberapa anggota parlemen melakukan aksi protes, mendesak pemilihan PM baru. Dia menggantikan Syekh Sabah Al Khalid Al Sabah yang mengundurkan diri pada April menjelang mosi di parlemen untuk menentangnya.
Kubu oposisi menekan pemerintah untuk menangani korupsi, merestrukturisasi beberapa lembaga pemerinah, dan memberikan amnesti kepada para pembangkang.
Parlemen yang masih dibubarkan belum menyetujui anggaran untuk tahun yang dimulai pada April 2022. Menteri keuangan yang akan mundur mengatakan, pemerintah akan terus beroperasi menggunakan anggaran tahun 2021/2022. Untuk selanjutnya anggaran akan disetujui pada November mendatang.