"Karena tidak ada kemajuan yang memadai serta kekhawatiran atas komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait, beberapa negara anggota merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negeri sehingga kembali normal," demikian pernyataan Brunei.
Para menteri luar negeri (menlu) ASEAN dalam pertemuan darurat pada Jumat malam mengambil keputusan ini melalui konsensus. Ini merupakan langkah tegas, padahal biasanya ASEAN menghindari kebijakan yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Kemlu Singapura menyatakan, langkah untuk tidak mengundang pemimpin junta militer Min Aung Hlaing merupakan keputusan yang sulit, namun perlu diambil guna menegakkan kredibilitas ASEAN. Pasalnya tak ada kemajuan berarti dilakukan pemerintah Myanmar dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disepakati dengan ASEAN pada April lalu.
Pemerintahan junta sebelumnya mengizinkan utusan khusus ASEAN yang juga Menlu Brunei Erywan Yusof untuk mengunjungi negaranya, namun dia tak diperbolehkan bertemu dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.