Minggu lalu, Wakil Ketua PBB, Amina Mohammed menyarankan agar pertemuan di Doha dapat menemukan langkah-langkah kecil itu untuk mengembalikan ke jalan menuju pengakuan Taliban.
Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah perang selama 20 tahun. Pada bulan Desember, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang menyetujui penundaan keputusan apakah akan mengakui pemerintahan Taliban Afghanistan.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat pada hari Kamis mengutuk larangan Taliban terhadap perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB di negara tersebut. PBB meminta para pemimpin Taliban untuk segera menghapus tindakan keras terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Sebaliknya, Taliban mengaku menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam. Pejabat Taliban mengatakan keputusan tentang pekerja bantuan perempuan adalah "masalah internal."