Selain itu, lanjut Bilal, pemerintah juga membubarkan Kementerian Perdamaian dan Kementerian Urusan Parlemen. Dijelaskan, kedua kementerian itu juga tidak diperlukan dalam struktur pemerintah saat ini.
Taliban tampaknya merampingkan pemerintahan untuk alasan efisiensi akibat krisis ekonomi parah yang mendera Afghanistan sejak pengambilalihan kekuasaan pada Agustus lalu. Bahkan pemerintah terpaksa membayar pekerja dengan gandum.
Komunitas internasional sedang menunggu apa langkah-langkah dan kebijakan yang diambil Taliban sebelum mengakui pemerintahan baru Afghanistan. Mereka khawatir Taliban akan mengulangi lagi kebijakan seperti saat berkuasa 20 tahun silam. Namun Taliban membantahnya dan berupaya memenuhi desakan global, terutama soal pemenuhan hak-hak warga dan perempuan.
Taliban sebelumnya juga telah menutup Kementerian Pemberdayaan Perempuan.