DOHA, iNews.id - Amerika Serikat (AS) mengomentari susunan pemerintahan sementara Afghanistan di bawah kendali Taliban. Beberapa di antaranya masuk dalam daftar penjahat oleh AS dan dijatuhi sanksi PBB.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahnya prihatin dengan penunjukan orang-orang tersebut. Namun dia menegaskan akan terus memantau pemerintahan Afghanistan yang baru dan menilai berdasarkan tindakan, bukan janji-janji mereka.
"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada perempuan. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu. Kami paham Taliban menghadirkan ini sebagai kabinet sementara, tapi kami akan menilai tindakannya, bukan kata-kata," kata juru, dikutip dari AFP, Rabu (8/9/2021).
Lebih lanjut dia mengingatkan Taliban soal jaminan keamanan terhadap sisa warga AS yang masih tertahan di Afghanistan serta penduduk lokal yang ingin keluar.
Taliban menunjuk Hasan Akhund sebagai perdana menteri yang baru. Dia masuk dalam daftar sanksi PBB saat Taliban berkuasa di Afghanistan pada 1996-2001.
Wakil perdana menteri dipercayakan kepada Abdul Ghani Baradar yang juga juru runding negosiasi damai dengan AS. Baradar merupakan salah satu pendiri Taliban yang dibebaskan oleh Pakistan atas tekanan AS untuk ambil bagian dalam negosiasi penarikan pasukan Barat dari Afghanistan.