Disebutkan, mengingat lemahnya atau tidak adanya kendali yang dilakukan Otoritas Palestina (PA) atas daerah-daerah ini, individu yang mencoba bepergian dengan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau disetujui oleh PA saat ini tidak bisa diperiksa dan disetujui dengan benar untuk masuk ke AS.
Anggota DPR AS dari Partai Demokrat Rashida Tlaib mengecam larangan tersebut. Perempuan keturunan Palestina itu menuduh Trump dan ajudannya, Stephen Miller, berupaya mengubah demografi Palestina.
“Kekejaman rasis pemerintahan ini tidak mengenal batas, memperluas larangan perjalanan mencakup lebih banyak negara Afrika dan negara mayoritas Muslim, bahkan warga Palestina yang melarikan diri dari genosida,” katanya, dalam postingan di media sosial.
Anehnya alasan AS itu berstandar ganda. Pasalnya pemukim legal Israel di Tepi Barat membunuh setidaknya dua warga AS keturunan Palestina tahun ini.
Sementara itu, larangan masuk terhadap warga Suriah bertepatan dengan pendekatan AS setelah Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengunjungi Gedung Putih pada November.
“Meski negara tersebut berupaya mengatasi tantangan keamanannya dalam koordinasi erat dengan Amerika Serikat, Suriah masih kekurangan otoritas pusat yang memadai untuk menerbitkan paspor atau dokumen sipil dan tidak memiliki langkah-langkah penyaringan dan pemeriksaan yang sesuai,” bunyi pernyataan Gedung Putih.