Tujuan-tujuan budaya dan sosial yang memecah belah, kata dia, sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan yang dipilih oleh rakyat AS dalam pilpres pada November lalu, merujuk pada pemerintahan konservatif Trump.
Sementara itu seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, UNESCO dituduh memiliki kecenderungan anti-Amerika dan anti-Israel serta memiliki agenda woke.
Hasil evaluasi 90 hari, kata dia, para pejabat AS mempermasalahkan kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi UNESCO serta bias pro-Palestina dan pro-China.
Di antara kesalahan yang disebutkan dalam evaluasi adalah rilis data "perangkat anti-rasisme" oleh UNESCO pada 2023 dan inisiatif "Transforming MEN'talities" pada 2024.
Inisiatif pertama menyerukan negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan "anti-rasis" dan bersaing dalam "perlombaan menjadi advokat keadilan sosial terdepan, menjawab pertanyaan tentang sejarah rasisme di yurisdiksi mereka, serta berupaya memastikan kesetaraan.