"Sangat mengganggu melihat politisi Muslim dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka atas dasar tuduhan yang tidak terbukti yang dibuat oleh para pemimpin agama yang kuat secara politis yang mengklaim berbicara untuk mayoritas Buddha, yang didukung oleh ancaman kekerasan terselubung," kata Alan Keenan, Direktur Sri Lanka Project, merujuk pada dua gubernur, seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (4/6/2019).
"Ini menjadi preseden yang meresahkan, terutama di Sri Lanka, di mana pelanggaran berulang terhadap proses hak-hak minoritas dan pembangkang politik berkontribusi langsung pada dekade-dekade kekerasan politik ekstrem di Sri Lanka," katanya.
Kendati demikian, Keenan mengatakan polisi harus menyelidiki tuduhan bahwa beberapa politisi Muslim kemungkinan terkait dengan bom Minggu Paskah.
Lebih dari 250 orang tewas dalam serangan terkoordinasi terhadap gereja-gereja dan hotel-hotel di Sri Lanka pada 21 April lalu. Polisi menyalahkan kelompok National Thowheed Jamath (NTJ) atau Jamaah Tauhid Nasional sebagai pelaku.
"Semua (pejabat) kabinet Muslim, non-kabinet dan wakil menteri—semua yang mewakili Muslim—akan mengundurkan diri," kata pemimpin Partai Kongres Muslim Rauff Hakeem.