Pernyataan tersebut juga menuduh PA berupaya menghindari negosiasi dengan mengajukan tuntutan terhadap Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) serta Mahkamah Internasional atas tuduhan pelanggaran di Tepi Barat dan Jalu Gaza, yang oleh para ahli PBB disebut sebagai genosida.
Sebagai negara tuan rumah Sidang Umum PBB, AS seharusnya memberi visa kepada perwakilan negara anggota PBB untuk hadir. Begitu PBB berdiri pada 1947 dan berkantor pusat di New York, disepakati bahwa kebijakan imigrasi AS tidak akan memengaruhi orang-orang yang ingin berkunjung ke markas besar untuk urusan resmi.
AS telah menolak visa beberapa pejabat di masa lalu, termasuk Ketua PLO Yasser Arafat untuk mengunjungi Markas Besar PBB pada 1988. Penolakan itu mendorong Sidang Umum PBB untuk diselenggarakan di Jenewa, Swiss.
AS juga pernah menolak visa Presiden Sudan Omar Al Bashir pada 2013 dengan alasan dia sedang diburu ICC. Ironisnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga diburu oleh ICC saat ini, namun dia diperkirakan tetap akan datang ke Sidang Umum PBB.