PA mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan itu, seraya menegaskan kembali komitmen penuh Palestina terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan kewajiban terhadap perdamaian.
Sebelumnya Deplu AS menjelaskan alasan penolakan dan pencabutan visa, yakni menuduh PA merusak prospek perdamaian dengan Israel.
“Pemerintahan Trump telah menegaskan, demi kepentingan keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen, dan atas perusakan prospek perdamaian,” bunyi pernyataan Deplu AS.
Pernyataan Deplu juga mengungkap, para anggota PLO dan PA harus secara konsisten menolak terorisme, merujuk pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Pernyataan tersebut juga menuduh PA berupaya menghindari negosiasi dengan mengajukan tuntutan terhadap Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) serta Mahkamah Internasional atas tuduhan pelanggaran di Tepi Barat dan Jalu Gaza, yang oleh para ahli PBB disebut sebagai genosida.