WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) bakal mengakui beberapa wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia dalam kesepakatan damai yang akan datang. Dilema bagi Ukraina, harus merelakan wilayah-wilayah tersebut ke Rusia sebagai bagian resolusi damai yang ditengahi Amerika Serikat (AS).
Beberapa sumber pejabat yang mengetahui usulan perdamaian itu mengatakan kepada Bloomberg, dikutip Sabtu (19/4/2025), AS akan mengakui kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea yang dicaplok dari Ukraina sejak 2014. Pengakuan itu sebagai bagian dari perjanjian damai lebih luas antara Rusia dan Ukraina.
Krimea dicaplok Rusia setelah referendum yang tak pernah diakui oleh hukum internasional alias ilegal. Alasannya, referendum yang memenangkan kendali atas wilayah strategis itu digelar di bawah tekanan pendudukan.
Pengakuan pemerintahan Presiden Donald Trump bahwa Krimea bagian dari Rusia berisiko merusak hukum dan perjanjian internasional yang melarang perampasan tanah melalui penggunaan kekerasan.
Meski demikian, sumber tersebut menegaskan belum ada keputusan final yang diambil pemerintah AS mengenai status Krimea.
Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS tidak memberikan komentar terkait laporan Bloomberg tersebut.
Konsesi tersebut merupakan sinyal terbaru bahwa Trump ingin sekali mempercepat tercapainya kesepakatan gencatan senjata Rusia-Ukraina. Apalagi Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio pada Jumat kemarin mengancam bahwa AS akan menghentkan mediasi jika tak ada kemajuan yang dicapai dalam beberapa hari mendatang.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali menegaskan tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.
Di sisi lain, sikap AS jelas keuntungan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia sejak lama meminta pengakuan internasional atas kedaulatan Rusia di Krimea.
Meski demikian Rusia sejauh ini menolak proposal Trump untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina.
AS menyampaikan proposal baru kepada negara-negara sekutunya terkait perundingan damai Rusia-Ukraina, di Paris, Prancis, Kamis (17/4/2025). Proposal itu termasuk garis besar persyaratan untuk mengakhiri pertempuran dan meringankan sanksi terhadap Rusia jika tercapai gencatan senjata.