Pada Mei lalu, Komite Angkatan Bersenjata DPR AS juga menyetujui amendemen undang-undang yang melarang warga negara Rusia dan China memasuki lokasi produksi senjata nuklir dan laboratorium keamanan nasional AS.
Pada Selasa kemarin, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden mendukung pemberlakuan rancangan NDAA 2025. Akan tetapi, pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan para anggota parlemen untuk mengatasi beberapa kekhawatiran mengenai RUU tersebut.
Dalam pernyataannya, Pemerintahan Biden menentang tindakan yang membatasi Departemen Pertahanan (Pentagon) untuk berbagi informasi dengan Rusia yang diwajibkan oleh Perjanjian START Baru. Meskipun Amerika Serikat saat ini tidak lagi berbagi informasi dengan Moskow sebagai balasan terhadap pelanggaran yang dilakukan Rusia terhadap perjanjian tersebut, NDAA 2025 dikatakan akan terlalu membatasi kemampuan Pemerintah AS untuk mengadopsi atau melonggarkan tindakan balasan yang diperlukan.