JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya mengatur investasi produksi minuman keras (miras). Melihat hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memilih tidak berkomentar.
Saat ditanya soal keberadaan Perpres tersebut, Riza menegaskan aturan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah daerah menunggu kebijakan pemerintah pusat.
"Terkait kebijakan miras dari pusat itu menjadi kewenangan daripada eksekutif di pemerintah pusat dan DPR. Kami pemerintah daerah tidak ikut komentar, karena kami menunggu apa yang jadi kebijakan pemerintah pusat," kata Ariza di Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politikus Partai Gerindra itu tidak dapat berkata banyak. Oleh sebab itu, Ariza lebih memilih menunggu bagaiman pemerintah pusat memutuskan.
"Kita tunggu saja nanti kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI," tuturnya.