JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum bisa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Anggaran yang dimiliki Pemkot Bogor tidak mencukupi untuk menerapkan PSBB total.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, PSBB secara ketat harus diikuti tangung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warga. Selain itu, dia juga belum bisa memastikan sejauh mana komitmen Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk membantu jika Pemkot Bogor ikut menerapkan PSBB total.
"Warga kita yang dipaksa untuk berdiam di rumah, itu kita bantu ekonominya bagaimana caranya? APBD Kota Bogor itu enggak cukup. Provinsi, Kementerian, Pemerintah, komitmen atau enggak untuk itu? Kan belum tentu," ujar Bima dalam acara diskusi yang disiarkan secara virtual, Sabtu (12/9/2020).
Selain keterbatasan anggaran, kata dia personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Bogor juga jumlahnya tidak memungkinkan untuk mendukung penerapan PSBB total.
"Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakukan beberapa bulan ke belakang. Personel kita harus harus kuat, Pol PP kita itu enggak sampai 200 (orang). Kemudian, TNI-Polri mampu atau enggak? Kan gitu," ucapnya.
Menurutnya, penerapan PSBB total perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar dampak yang ditimbulkan dapat terurai. "Dibicarakan bersama-sama, Kota Bogor kondisinya bagaimana, kebutuhannya berapa, berapa lama, APBD-nya berapa, provinsi berapa, kementerian berapa. Kan begitu," katanya.