Dengan begitu, masyarakat khususnya di Kota Bogor sangat dirugikan. Politisi PAN itu meminta agar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) untuk mengevaluasi perencanaan ini.
"Karena terjadi sangat mendadak, dan merugikan konsumen termasuk Pemkot Bogor. Karena itu saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sanagt cepat tadi yang tidak diantisipasi, kami memberikan catatan khusus agar Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini. Dan kami juga sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak," katanya.
Di samping itu, sambil menggunggu penghentian sementara selesai, Pemkot Bogor akan berkomunikasi dengan BPTJ terkait skema dana talangan. Apabila nantinya disetujui, layanan Biskita Trans Pakuan dapat kembali beroperasional dalam waktu dekat.
"Kami akan berkomunikasi dengan BPTJ untuk menyosialisaskian pada pelanggan. Termasuk melihat opsi lain apabila memungkinkan untuk dialokasikan dana talangan apabila aturannya memungkinkan. Kalo ada lampu hijau dari BPTJ untuk memungkinkan dana talangan, Biskita Trans Pakuan kembali mengaspal dalam waktu dekat," tutur Bima.