Menurut Tito, Kemendagri mengidentifikasi sebanyak 79 pemerintah daerah membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar gaji pegawai serta memperkuat kondisi fiskalnya.
"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau enggak salah hampir 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang 14-an triliun," katanya.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat. Efisiensi tersebut mencakup pengurangan belanja yang tidak menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas maupun kegiatan rapat.
"Kami akan turunkan tim, apakah sudah melakukan efisiensi? Efisiensi dulu. Karena apa? Karena ada daerah-daerah yang mengatakan kami enggak cukup uang," ujarnya.
Dia mencontohkan hasil evaluasi di salah satu daerah menunjukkan kesulitan membayar gaji pegawai sebenarnya dapat diatasi setelah dilakukan penghematan terhadap sejumlah pos belanja.