"Di NTT kemarin, Tidore, demo, kami enggak cukup uang untuk bayar, oke. Sudah turun tim, kita begitu bedah, ternyata banyak yang enggak efisien. Banyaknya terlalu banyak meeting, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, kurangin. Begitu dikurangin ternyata cukup untuk membayar gaji," ucap Tito.
Apabila pemerintah daerah telah melakukan efisiensi namun kemampuan fiskalnya masih belum mencukupi, Kemendagri akan mengusulkan pencairan DBH yang masih tertunda. Jika langkah tersebut masih belum mampu menutup kebutuhan belanja pegawai, pemerintah akan mengusulkan tambahan DAU dari Kementerian Keuangan.
"Nah, ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup, DBH enggak ada DBH-nya atau ada DBH tapi enggak cukup bayar biaya pegawai, enggak ada jalan lain ini harus top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79," tuturnya.