Pihaknya pun telah meminta tambahan ASN ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Terutama untuk tim pengawas dan mediator.
"Sebelum kita periksa di mediasi dulu antara pengusaha dan buruh, kalau nggak beres tim pengawas turun, menambah total pemeriksaan 1 dan 2 sampai. Nanti kita buat teguran, kemudian kalau dia belum ini lagi ya proses sampai beres masuk ke sana nanti masuk ke pengadilan," katanya.
Idul Fitri kemarin, Disnakertrans DKI Jakarta menerima sebanyak 706 aduan permasalahan THR. Dari jumlah tersebut, 460 aduan diselesaikan dalam waktu seminggu.
Namun, pihaknya belum menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang dilaporkan oleh pekerja.
"Yang tidak dibayar ini kita kejar, kalau pailit mana bukti pailitnya kan gitu," pungkasnya.