DEPOK, iNews.id - Kepala Dinas (Kadis) Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Jawa Barat, Gandara Budiana memberi penjelasan terkait dugaan korupsi di instansinya. Kasus ini mencuat setelah salah satu pegawai Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok bernama Sandi Butar Butar menunjukkan pesan tertulis agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusut dugaan korupsi di instansi tersebut.
Gandara mengatakan instansinya kooperatif dan mengikuti mekanisme yang berlaku untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar Depok.
"Tiga hari berturut-turut pejabat kami datang ke Polres Kota Depok untuk dimintai keterangan untuk kasus–kasus tersebut. Kami akan kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku," kata Gandara di Depok, Sabtu (17/4/2021).
Gandara juga mengatakan pihaknya tetap bersikap kooperatif terhadap inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH) dalam upaya menindaklanjuti kejelasan dari kasus ini.
Selanjutnya, Gandara menjelaskan perihal sepatu perlu dibedakan ada sepatu PDL, ada sepatu yang dipakai untuk keseharian serta pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya. Lalu ada alat pelindung diri (APD) dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan yaitu mulai pelindung kepala, baju tahan panas serta sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu Harviks.
Lebih lanjut Gandara menjelaskan terkait tentang iuran BPJS di mana pembayarannya dilakukan secara kolektif baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
"Sedangkan terkait penerimaan honor sesuai dengan tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp1,7 juta yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima," ucapnya.