JAKARTA, iNews.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memastikan penonaktifan NIK KTP tidak mematikan hak politik warga. Penertiban data kependudukan akan membantu proses kontestasi politik.
"Hak politik mereka tetap terjamin. Itu tidak mematikan hak politik. Dan ini juga membantu dalam proses pemilihan. Karena mereka kan sudah lama di Depok, Tangerang, Bekasi, jadi milihnya jangan di Jakarta dong, milihnya di wilayah mereka masing-masing," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Jumat (26/4/2024).
Selain itu, menurut dia, penonaktifan NIK itu dapat membantu mengurangi angka golput. Warga juga dipermudah saat pencoblosan.
"Dan juga mengurangi golput, kenapa mengurangi golput? Karena lebih dekat kepada TPS mereka. Jadi mereka kaya kemaren tuh, Pemilu mereka pulang ke rumah orang tuanya, bawa mobil macet. Nah ini kan juga nggak bagus. Nah jadi ini malah memudahkan dan juga proses demokrasinya akan jauh lebih baik," ungkapnya.
Di sisi lain, Budi mengatakan warga yang terkena penonaktifan NIK akan mendapat informasi dari Pemprov DKI melalui "SMS Blast". Masyarakat juga bisa mengecek status NIK melalui situs jawara-dukcapil-jakarta.go.id mulai hari ini.