JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta dukungan ke pemerintah pusat jika rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jadi dilaksanakan. Ada empat poin dukungan yang diminta.
Empat permintaan ini dituangkan dalam dokumen perkembangan Covid-19 di Jakarta yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran kepala daerah lainnya, Selasa (29/6/2021).
Dalam dokumen tersebut poin pertama, Anies meminta PPKM Darurat diiringi pengetatan mobilitas penduduk, baik intra maupun antarwilayah. Dalam dokumen itu tidak dijelaskan detail pengetatan mobilitas yang dimaksud dalam bentuk lockdown atau penyekatan.
Dokumen itu hanya menyebutkan pengetatan mobilitas dapat diberlakukan selama dua pekan sesuai anjuran ahli epidemiologi dan lainnya.
"Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," kata Anies dalam dokumen tersebut.