Berdasarkan data Dinas Perhubungan, saat ini baru 25,3 persen warga Jakarta yang menggunakan angkutan umum untuk beraktifitas di Ibu kota. Sigit mengatakan pembatasan kendaraan pribadi melalui ganjil-genap dibutuhkan untuk menjaga ketertiban lalu lintas.
Namun Sigit memastikan, ganjil-genap bisa saja dihentikan jika kebutuhan masyarakat atas angkutan massal sudah terpenuhi. Sebab, kebijakan ganjil-genap yang sifatnya membatasi, dapat membebani masyarakat.
"Apalagi di 2019 kan LRT, MRT beroperasi. Jangan dilihat semata-mata hanya kita melakukan pembatasan kendaraan. Jadi kita lihat bahwa ini menyediakan layanan bagi masyarakat," kata Sigit.
Sebelumnya, Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sisten ganjil-genap di Jakarta diperpanjang mulai 2 Januari 2019 setelah sebelumnya hanya diterapkan sampai 32 Desember 2018. Namun, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap yang mengatur perpanjangan aturan itu tidak menjelaskan batas waktu pemberlakuan sistem ganjil-genap.