"Dia meminta biaya sebesar Rp 500.000 hingga Rp 550.000, tetapi pungutan kepada RW hanya Rp 400.000. Jadi, ada pelanggaran yang sangat serius di sini. Ada juga uang yang tidak disetorkan kepada RW," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menegakkan rekomendasi teknis (rekomtek) terkait ruko di Pluit yang melanggar badan jalan.
Pemerintah Kota memberikan batas waktu hingga hari Selasa (23/5/2023) agar pemilik ruko membongkar sendiri bangunan mereka.
"Kita memberikan tenggang waktu empat hari ke depan untuk mereka (pemilik ruko membongkar bangunan mereka sendiri). Jika tidak direspons, petugas kami yang akan membongkarnya," kata Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammadong, dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu (20/5/2023).