KPK Bongkar Praktik Culas Rahmat Effendi Titip Kontraktor agar Dapat Jatah Proyek

Ariedwi Satrio
Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi ditahan KPK. (Foto Sindonews).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar dugaan praktik culas Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE). Rahmat Effendi diduga kerap menitipkan kontraktor pilihannya agar dimenangkan dalam tender lelang untuk mendapat sejumlah proyek di dinas Pemkot Bekasi.

Dugaan praktik culas Rahmat Effendi tersebut kemudian dikonfirmasi penyidik lembaga antirasuah ke Asisten Daerah I Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Yudianto. Dia diperiksa sebagai saksi. Yudianto dicecar soal dugaan penitipan kontraktor pilihan Rahmat Effendi tersebut pada Rabu, 16 Maret 2022, kemarin.

"Yudianto (Asisten Daerah I, Sekretariat Daerah Kota Bekasi), hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proyek pengadaan yang dilaksanakan di beberapa SKPD di Pemkot Bekasi yang diduga ada titipan pesan khusus oleh tersangka RE agar memenangkan kontraktor tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (17/3/2022).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.

Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
6 jam lalu

KPK Sita Rumah hingga Mobil terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Nasional
11 jam lalu

RKUHAP Resmi Jadi Undang-Undang, Ketua KPK: Nggak Banyak Pengaruhnya

Nasional
12 jam lalu

Ketua KPK Buka Suara soal Pengesahan RKUHAP Jadi UU

Nasional
17 jam lalu

KPK Bocorkan Metode Gali Informasi Saksi, Tanya Hobi hingga Asal Daerah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal