“Betul, KPK juga beberapa kali mengatakan ke DPRD, termasuk sudah menyampaikan informasi ke fraksi soal tata cara melaporkan LHKPN,” ujar Gembong.
Sementara Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menuturkan, untuk urusan pelaporan LHKPN sudah akomodir oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Menurut dia, Sekwan sudah memfasilitasi pengumpulan dan pengisian berkas yang diperlukan KPK. Namun, kata dia, hingga kini belum ada lagi kabar terkait tindak lanjut LHKPN anggota DPRD.
“Waktu itu, Sekwan mau memfasilitasi kita. KPK juga mau datang ke DPRD dikasih ruang satu, dua hari untuk asistensi pengisian. Sekwan-nya tidur kali,” ujar Bestari.
KPK mengungkapkan DPRD DKI masuk dalam daftar instansi dengan tingkat kepatuhan rendah dalam memberikan LHKPN untuk legislatif tingkat provinsi. Rapor merah DPRD DKI itu kontras dengan Pemprov DKI yang mendapat penghargaan LHKPN terbaik dari KPK. Pada peringatan Hari Anti-Korupsi se-Dunia pada 5 Desember 2018, Pemprov DKI memborong tiga penghargaan dari KPK yang diwakili Gubernur Anies Baswedan.
“Ini untuk (DPRD) DKI ada 106 WL tidak pernah ada yang melapor. Jadi yang nol persen ini tidak pernah melapor,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta.