Dalam menjalankan aksinya, sekelompok preman membawa surat kuasa dari orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Mereka menyambangi ke lokasi dan mengintimidasi penghuni lahan. Tak cuma itu, para preman juga menutup akses jalan warga dengan memasang papan dan seng.
"Para preman mendatangi para penghuni untuk mengintimidasi penghuni dengan menandatangani surat pengosongan kamar di lahan tersebut namun oleh mereka ditolak. Saat itu para preman tersangka menuduh korban sebagai provokator. Lalu berteriak-teriak hingga membuat gaduh di lokasi," tutur Hengki.
Atas perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 335 KUHP.
"Tekad kami wilayah Jakarta Pusat bebas dari aksi premanisme. Kami akan tindak bukan hanya pelaku lapangan, melainkan aktor di belakangnya, termasuk penyokong dana. Kami akan memproses secara tuntas pihak-pihak di balik aksi tersebut dan pihak-pihak yang mendanai kegiatan melawan hukum," tutur Burhanuddin.