Menurutnya, Pemda masih melakukan pencermatan terhadap anggaran yang akan dipangkas. Rencana ini juga dibahas bersama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), dengan harapan usai dilantik pada 6 Februari 2025, keduanya bisa bekerja maksimal.
“Kami juga pastinya akan juga bicarakan dengan (tim) transisi gimana, untuk apanya yang pastinya kan juga untuk mendukung program-program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wagub Terpilih gitu ya, yang nanti akan segera dilantik,” ucapnya.
“Dan pastinya juga untuk mendukung program-program nasional lainnya. Kalau saya sih gitu, biarlah ini kan udah menghitung hari ibaratnya, pelantikan,” tutur dia.
Teguh tak merinci berapa nilai anggaran yang diefisiensi oleh Pemda. Dia memastikan, efisiensi akan dioptimalkan agar program Pram-Doel bisa dilaksanakan dengan baik.
“Kita petakan lah ya, sesuai dengan Ingub ya dan juga bagaimana juga arahnya dari pemerintahan nasional. Apakah itu dari Perdin (Perjalanan Dinas) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya. Kita ikuti saja,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp 306,69 triliun.
Penerbitan Inpres 1/2025 ini ditujukan bagi para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota. Inpres ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.