JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara soal rencana pemekaran RW di Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Rencana pemekaran RW itu menjadi polemik karena diwarnai protes dari masyarakat setempat.
Riza menegaskan rencana pemekaran RW itu harus ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia pun memastikan Pemprov DKI Jakarta tak akan segan memberi sanksi jika ditemukan ketentuan yang dilanggar dalam rencana pemekaran itu.
"Kami sedang memeriksa semua aturan. Ketentuannya tak boleh dilanggar, kalau ada akan kami beri sanksi," ucap Riza di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Politikus Gerindra itu mengatakan proses peninjauan ulang terhadap rencana pemekaran itu sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Dia menegaskan semua aturan terkait pemekaran RW harus dipenuhi seluruhnya.
Sebelumnya diberitakan seluruh warga dan tokoh masyarakat RW 007 Kapuk Muara menolak rencana pemekaran RW. Menurut mereka rencana tersebut melanggar prosedur.
Warga menegaskan penolakan pemekaran RW itu terjadi karena dianggap melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016. Pergub itu antara lain mengatur tentang syarat pembentukan RW yang antara lain harus ada musyawara dengan warga.