"Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga membuka peluang bagi partai politik untuk menggunakan nama mereka di halte yang dikelola Pemprov DKI. Tentunya dengan kewajiban yang sama membayar retribusi.
"Yang paling penting bayar bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh. Pak Erwin yang paling penting bayar saja," ucapnya.