JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya bersama perwakilan buruh dan pengusaha akan menggelar rapat terakhir membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026, Senin (22/12/2025). Pembahasan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pada hari ini pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah di tengah, kemudian para pengusaha dan para buruh di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pramono telah memberikan batasan terkait rapat tersebut. Dia berharap pembahasan bisa selesai hari ini.
"Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai. Karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini," tuturnya.
Pramono mengakui dinamika tarik menarik antara kelompok buruh dan pengusaha pasti akan terjadi dalam pembahasan UMP. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif khusus bagi buruh untuk 2026.
"Tarik menarik pasti terjadi, dan Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif bagi buruh. Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi. Kedua adalah berupa kesehatan, yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah," ucap dia.