JAKARTA, iNews.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno merespons pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta yang menyentuh hampir Rp15 triliun. Dia mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut.
"Kita mengalami yang disebut adalah pemotongan dana bagi hasil. Bapak tahu Jakarta kena pemotongan berapa? Rp15 triliun. Cuma bagi Jakarta, tidak masalah," ujar Rano di Gedung Sasono Utomo TMII, Jakarta Timur, Minggu (26/10/2025).
Pria yang akrab disapa Bang Doel itu menegaskan kepentingan nasional tetap prioritas utama. Dia meyakini ekonomi Jakarta tetap tangguh meski pemotongan dana transfernya paling besar ketimbang daerah lain.
"Karena kepentingan nasional jauh lebih utama. Karena apa? Ekonomi Jakarta establish dan kuat," tuturnya.
Dia menyebut perputaran ekonomi di Jakarta sangat besar. Sebagai contoh, ketika 600.000 warga mengeluarkan masing-masing Rp100.000 untuk kebutuhan, maka perputaran uang bisa mencapai Rp60 miliar dalam satu hari.
"Jakarta hari ini, barang kali lebih daripada 600.000 orang, kita hitung saja spek pengeluaran. Kalau tadi Bapak berjalan dari rumah sampai sini, mungkin di jalan makan, minum segala macam, minimal satu orang (mengeluarkan) Rp100.000, kali 600.000 orang sudah berapa? Ini baru hari ini saja," tuturnya.