Dia berjanji segera mengevaluasi dan memberikan kepastian atas program tersebut. “Cuma isi evaluasinya tidak untuk diumumkan karena tugas saya tidak mempermalukan orang,” ucap Anies.
Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Gubernur Anies akan meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghibahkan lahan miliknya. Ada lahan milik Kemenkeu yang tidak diurus sejak lama di kawasan gusuran Bukit Duri.
“Kita lagi mau tulis surat. Pak gubernur minta untuk ke Kemenkeu kiranya dapat dihibahkan ke pemprov, Itu luasnya seribuan, itu juga jadi pilihan,” kata Saefullah.
Tak hanya itu, Saefullah juga mengajukan opsi lain untuk membangun hunian sementara warga Bukit Duri, yakni Wisma Ciliwung yang sempat dipakai wisma haji. Namun, lahan tersebut belum diketahui legalitasnya.
“Jadi Pak Wali saya minta koordinasi panggil pemilik itu dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanahnya ini jelas. Kalau sudah jelas nanti kita anggarkan di DKI,” tutur dia.
Sebelum membangun kampung susun, Pemprov DKI akan menyiapkan selter untuk warga. Namun, anggaran pembangunan shelter sebesar Rp5,98 miliar dicoret dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 karena tak kunjung mendapatkan lahan.
“Sudah jelas ya. Nanti kita anggarkan di DKI,” ucap Saefullah.