Kita tahu bahwa para petani bukanlah orang-orang yang berkecukupan modal. Kekayaan mereka semuanya berada di lahan-lahan pertanian yang mereka garap. Sekarang, lahan-lahan itu hancur karena banjir sehingga menghabiskan kekayaan dan harapan mereka.
Di sinilah, kita ingin mengingatkan agar segera dilakukan pendataan mengenai kerusakan lahan pertanian. Ini penting untuk dua tujuan. Pertama, mengetahui secara persis kerugian yang dialami petani akibat banjir. Kedua, mengetahui berapa besar potensi produksi pertanian yang hilang dan pengaruhnya terhadap produksi nasional.
Tidak ada salahnya pemerintah mengganti seluruh kerugian yang dialami petani. Caranya dengan memberikan penghasilan yang diterima oleh petani apabila panen normal. Ganti rugi ini akan sangat bermanfaat bagi para petani untuk melanjutkan kegiatan usahanya pascabanjir sehingga mereka tidak terjerat dalam lilitan rentenir.
Kebutuhan akan transportasi tidak pernah lepas dari aktivitas manusia dalam menjalankan hidup. Selain itu, makin lama kualitas dan pengaruh transportasi terhadap kehidupan manusia mulai menjadi perhatian.
Kini, penyediaan sarana transportasi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Bahkan, penyediaan sarana transportasi menjadi salah satu indikator penilaian suatu daerah berhasil atau tidak dalam menjalankan otonomi daerah.
Beberapa wilayah sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh jalan beraspal. Setelah otonomi daerah, jalan-jalan kampung di daerah itu pun diaspal.
Jadi, perihal transportasi itu menjadi beban pemerintah daerah dalam memperbaiki dan memeliharanya. Selain itu, pemerintah daerah harus mengikuti perkembangan di bidang transportasi sebagai penentu kemajuan masyarakatnya.
Kedua lembaga tinggi negara itu sedang berebut kewenangan dan juga eksistensi. DPR dan DPD mempunyai hak untuk mendengarkan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan yang disampaikan presiden pada tanggal 15 Agustus mendatang.
Suka tidak suka, sesuai dengan aturan perundangan inisiatif, penataan hubungan antarlembaga negara yang baru harus dilakukan DPR. Merekalah yang berhak membuat undang-undang yang mengatur semua itu agar bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah DPR memiliki tokoh-tokoh yang bersikap layaknya negarawan? Apakah mereka mau berbesar hati untuk kehilangan jabatannya, demi terciptanya Indonesia dengan format dan lembaga yang baru?
Tentunya, kita harus mendesakkan hal itu karena tidak mungkin Indonesia berlama-lama berada dalam ketegangan dan ketidakpastian. Masukan dari para ahli hukum tata negara yang tidak partisan sangat dibutuhkan.
Sekali lagi, persoalan ini adalah persoalan bersama rakyat Indonesia sebagai bangsa. Hanya rakyat sendirilah yang dapat menyelesaikannya. Akan tetapi, syaratnya adalah kemauan yang kuat untuk melakukan perbaikan.
Sekian contoh teks editorial, pengertian, struktur, dan ciri-cirinya. Semoga artikel ini dapat membantu proses belajar kalian ya!