2 Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden Ajukan Banding usai Dipecat, Ini Langkah Polri

Puteranegara Batubara
Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan PTDH dalam sidang etik Polri. (Foto: dok Polri)

JAKARTA, iNews.id - Polri segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Polri memastikan permohonan banding kedua jenderal yang dipecat tersebut akan diproses sesuai mekanisme.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan, hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik. Namun, Polri belum mengungkapkan kapan proses pemeriksaan banding tersebut akan selesai.

“Nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Keputusan serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait
11 jam lalu

Dipecat dari Polri, Irjen Eko Hadi Menyesal Lakukan Penyadapan dan Minta Maaf

14 jam lalu

Irjen Eko Hadi Dipecat, Terbukti Gunakan Alat Polri untuk Penyadapan Ilegal

15 jam lalu

Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Banding

8 hari lalu

Dipecat Polri gegara Kasus Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Melawan Lewat Banding!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal