Kedua jenderal tersebut mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut. Melalui mekanisme banding KKEP, putusan etik yang dijatuhkan terhadap keduanya akan diperiksa kembali.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Keempat tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.