"Dalam setiap situasi kekerasan bersenjata, prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap warga sipil harus dihormati oleh seluruh pihak," tegas dia.
Komnas HAM juga meminta kepolisian, khususnya Polda Papua, melakukan penyelidikan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
"Dalam setiap langkah penegakan hukum dan pengamanan, aparat negara harus memastikan keselamatan masyarakat, menghindari penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan atau tidak proporsional, serta mencegah timbulnya korban sipil, ketakutan, pengungsian, dan terganggunya kehidupan masyarakat," tegasnya.
Komnas HAM menegaskan perlindungan warga sipil harus ditempatkan di atas kepentingan dan tujuan politik pihak mana pun. Tidak ada tujuan politik, keamanan, ataupun tuduhan keberpihakan yang dapat menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan dan merampas nyawa warga sipil.
"Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan peristiwa ini serta mendorong perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban dan keluarganya," ujar Anis.